Perbincangan mengenai bencana banjir dan longsor di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat semakin melebar setelah nama Zulkifli Hasan kembali diseret ke ruang publik. Sebuah video lama berisi teguran Harrison Ford kepada Zulhas saat menjabat Menteri Kehutanan tahun 2013 kembali menyebar luas, memicu opini dan spekulasi yang berkembang tanpa arah jelas. Publik di media sosial pun ramai mengaitkan bencana yang terjadi pada 2025 dengan kebijakan masa lalu yang dianggap berdampak hingga sekarang.
Zulkifli Hasan, yang kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pangan sekaligus Ketua Umum PAN, disebut-sebut sebagai pihak yang harus bertanggung jawab atas kerusakan hutan yang dianggap berkontribusi pada banjir bandang terbaru. Tuduhan ini menyebar cepat, meskipun konteks waktu dan bukti pendukungnya masih dipertanyakan.
PAN langsung angkat suara menanggapi maraknya tudingan tersebut. Melalui Ahmad Yohan, PAN menyatakan bahwa penyebutan nama Zulhas sebagai penyebab banjir merupakan hoaks dan sangat tidak relevan. Menurut Yohan, kebijakan kehutanan Zulhas saat 2009–2014 tidak bisa begitu saja dikaitkan dengan bencana tahun 2025, mengingat rentang waktu yang sudah lebih dari satu dekade. Ia menyebut bahwa pada masa jabatannya, Zulhas justru mengeluarkan moratorium pemanfaatan hutan serta menginisiasi Gerakan Penanaman Satu Miliar Pohon, yang diklaim menekan laju deforestasi secara signifikan.
Yohan juga menyinggung video Harrison Ford yang kembali viral, menilai bahwa potongan video tersebut tidak menampilkan penjelasan lengkap dari Zulhas dan terkesan dipotong sedemikian rupa sehingga menimbulkan kesan negatif sepihak. Ia menduga, kemunculan isu ini di tengah tugas Zulhas mengoordinasikan program strategis pangan justru mengarah pada agenda politik tertentu.
Di sisi lain, kondisi lapangan menunjukkan masalah besar yang tidak cukup dijelaskan hanya dengan perdebatan media sosial. Bupati Tapanuli Selatan, Gus Irawan, menyampaikan bahwa banjir bandang yang menghancurkan desa-desa di Batangtoru mengikuti pola yang mirip setiap tahun: datangnya kayu-kayu gelondongan dalam jumlah besar dari wilayah hulu. Ia mengungkapkan bahwa pada Juli 2025, pemerintah daerah menerima surat penghentian sementara aktivitas pengambilan kayu, namun izin tersebut kembali dibuka sekitar Oktober. Padahal, pemerintah daerah sudah membuat edaran untuk menindaklanjuti instruksi awal agar penebangan dihentikan demi menjaga tutupan hutan.
Gus Irawan mengaku keberatan atas dibukanya kembali izin tersebut dan bahkan sudah mengirim surat resmi kepada kementerian terkait pada 14 November. Namun aktivitas penebangan sudah terlanjur berjalan ketika banjir bandang besar terjadi pada 25 November. Ia mempertanyakan alasan di balik perubahan kebijakan itu, termasuk apakah penerimaan negara dari perusahaan tertentu menjadi salah satu faktor yang diprioritaskan. Menurutnya, setiap batang kayu yang keluar dari hulu berpotensi membawa risiko besar bagi keselamatan warga.
Ia juga menekankan bahwa Batangtoru bukan hanya wilayah biasa. Ekosistemnya menjadi habitat salah satu satwa paling langka di dunia, Orangutan Tapanuli. Karena itu, setiap izin penebangan perlu mempertimbangkan dampak ekologis jangka panjang yang tidak bisa diukur hanya dengan angka penerimaan negara.
Sementara polemik mengenai penyebab dan pihak yang bertanggung jawab terus bergulir, data yang dirilis BNPB menggambarkan situasi bencana yang sangat memprihatinkan. Hingga 1 Desember 2025 malam, tercatat 604 orang meninggal dunia, lebih dari 460 orang hilang, 2.600 warga mengalami luka-luka, dan 1,5 juta jiwa terdampak. Ribuan rumah rusak, ratusan jembatan dan fasilitas pendidikan ikut hancur diterjang banjir di tiga provinsi.
Situasi ini memperlihatkan bahwa persoalan yang terjadi jauh lebih kompleks dibandingkan sekadar menyalahkan satu orang atau satu kebijakan lama. Ada dinamika izin penebangan, kondisi hutan yang terus berubah, aktivitas perusahaan di wilayah hulu, hingga koordinasi antarlembaga yang tampak tidak selaras. Sementara itu, masyarakat di daerah terdampak kini berjuang menghadapi kehilangan keluarga, kerusakan rumah, dan ancaman bencana susulan.
Banjir Sumatera membuka kembali pertanyaan besar yang sudah bertahun-tahun tidak tuntas: seberapa konsisten Indonesia menjaga hutannya, dan apakah kepentingan ekonomi sesaat masih sering mengalahkan keselamatan serta kelestarian lingkungan? Di tengah hiruk-pikuk politik dan opini yang berseliweran, jawaban-jawaban itu menjadi semakin penting untuk dicari secara objektif dan menyeluruh.
