MU

Kelakuan Buzzer, Tuduhan Tidak Mendasar Tentang Politik Identitas Terhadap Anies Baswedan

6 Feb 2024  |  29x | Ditulis oleh : Admin
Anies Baswedan

Capres 01 Anies Baswedan menjadi sorotan publik karena dugaan penggunaan politik identitas agama pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta tahun 2017. Beberapa pihak mengaitkan Anies Baswedan dengan politik identitas saat memenangkan pilkada tersebut, mengundang kontroversi dan perdebatan. Fokus utama artikel ini adalah menggali, apakah benar Anies Baswedan menggunakan politik identitas dalam kampanye Pilkada DKI 2017? 

Tuduhan Keliru 

Menurut Eep Saefulloh Fatah, pendiri dan CEO PolMark Indonesia, dalam wawancara di Kanal YouTube Info A1 – Kumparan, Episode 32, tuduhan terhadap Anies Baswedan terkait politik identitas adalah keliru. Eep Saefulloh Fatah membantah pandangan tersebut, menyebutnya sebagai kesalahpahaman. Sebagai informasi, Eep Saefulloh Fatah dianggap sebagai tokoh di balik politik identitas Pilkada DKI, oleh sebagian orang. 

Pada putaran kedua Pilkada DKI 2017, kampanye ayat dan mayat menjadi perhatian publik. Oleh karena itu, Eep Saefulloh segera pergi ke Jakarta Utara untuk bertemu dengan beberapa orang pimpinan Dewan Kemakmuran Masjid (DKM), tetapi diusir pulang. Meskipun demikian, upaya Eep Saefulloh berhasil ketika mendatangi KH Muhyidin Ishaq (saat ini menjabat Rais Syuriyah NU DKI Jakarta), yang saat itu mendukung pasangan Agus Silvi. 

Awalnya, di sekitar pesantren Miftahul Ulum milik KH Muhyidin Ishaq mengalami kekalahan yang jarang terjadi pada putaran pertama. Bahkan dengan gabungan suara Anies dan Agus, masih 15% di bawah suara Ahok sendirian. Dalam ketidakpuasan, KH Muhyidin Ishaq memasang spanduk kontroversial bertuliskan “Pendukung Ahok haram dikubur di sini.” Perlu diketahui bahwa kakek KH Muhyidin Ishaq dahulu merupakan salah satu tuan tanah di Jakarta dan punya tanah wakaf untuk makam lebih dari 2 hektar. 

Dengan adanya pemasangan spanduk kontroversial tersebut, lantas Eep Saefulloh Fatah melakukan pendekatan kepada KH Muhyidin Ishaq dengan dua tujuan. Pertama, menjelaskan bahwa kampanye itu akan merugikan Anies karena membawa dampak negatif. Kenapa? Karena pendukung Anis saja tidak mungkin simpati dengan seperti begitu. Sehingga jangankan pendukung Ahok akan pindah, pendukung Agus juga akan pindah, pendukung Anies saja bisa pergi. Kedua, Kang Eep menjelaskan bahwa  tokoh-tokoh seperti Komaruddin Hidayat dan Rektor UIN Azyumardi Azra juga mengecam keras. 

KH Muhyidin Ishaq akhirnya berdiskusi dan meminta bagaimana cara Anies untuk menang. Kalau bisa diyakinkan, KH Muhyidin Ishaq akan menurunkan spanduk tersebut. Sebelum Eep Saefulloh Fatah pulang, spanduk tersebut sudah terlipat di depan pintu, menunjukkan kesediaan KH Muhyidin Ishaq untuk merenung dan membersihkan kontroversi yang terjadi. Bahkan Pak Kiai berkeliling di masjid dan mushola di sekitarnya, untuk membersihkan spanduk. Memang ada satu spanduk yang belum diturunkan karena kebetulan yayasan itu dikelola oleh orang salah satu partai Islam. Tapi akhirnya turun juga 

Menariknya, Eep Saefulloh Fatah menilai kasus Pilkada DKI 2017 sebagai unik karena adanya pancingan dari pidato Ahok di Pulau Seribu. Pidato tersebut memicu kemarahan nasional karena melabrak identitas umat Islam. Jadi juru kampanye terbaik untuk Anies – Sandi pada waktu itu justru dari Ahok atau Basuki Cahaya Purnama. 

Politik Identitas Suatu Keterkaitan yang Tidak Terhindarkan 

Capres dari Koalisi Perubahan 01, Anies Baswedan, menyatakan bahwa politik identitas tidak dapat dihindari karena setiap calon yang bersaing selalu membawa identitas yang melekat pada dirinya. Menurut Anies, politik identitas menjadi tidak terhindarkan, seperti ketika calon yang bersaing memiliki perbedaan latar belakang gender. 

Anies Baswedan menjelaskan bahwa ketika calon memiliki identitas yang berbeda, baik berdasarkan gender, suku, atau agama, identitas tersebut akan terus terlihat dalam dinamika politik. Dalam kasus Pilkada DKI 2017, identitas agama menjadi sorotan karena perbedaan latar belakang agama antara pasangan calon yang bersaing. 

Mengenai asosiasi dirinya dengan isu politik identitas, Anies berkeinginan agar semua pihak menilai kinerjanya selama menjabat sebagai pemimpin DKI Jakarta. Ia meyakini bahwa fokus utamanya terletak pada tiga bidang, yaitu biaya hidup, lapangan pekerjaan, serta kesehatan dan pendidikan. Anies menegaskan bahwa isu politik identitas yang muncul pada Pilkada 2017 bukan berasal dari calon gubernur dan wakil gubernur, melainkan tim pendukung masing-masing kandidat. 

Menurut pandangan Anies, penting bagi setiap calon yang bersaing dalam pemilu untuk menunjukkan kedewasaan setelah pemilu selesai. Dia menekankan pentingnya merangkul pihak yang kalah, sekaligus mengakui kekalahan. Anies menyatakan bahwa ia tidak keberatan jika ada yang tidak menyukai dirinya. Dia menegaskan sikap terbuka untuk berdiskusi dan bersama-sama membangun gerakan yang kontributif demi membawa perubahan. 

Dengan pernyataan ini, Anies Baswedan menggarisbawahi kompleksitas politik identitas dalam konteks pemilihan umum. Pandangannya mencerminkan pengakuan bahwa identitas, apakah berbasis gender, suku, atau agama, memiliki dampak signifikan dalam dinamika politik dan perlu diakui serta dielaborasi dengan kedewasaan setelah pemilu berakhir. 

Dalam pandangan Eep Saefulloh Fatah, Anies Baswedan tidak menggunakan politik identitas sebagai strategi kampanye dalam Pilkada DKI 2017. Meskipun demikian, peristiwa di lapangan menunjukkan kompleksitas dinamika politik dan peran identitas agama dalam pengambilan keputusan pemilih. 

Untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024 ini, jelas politik identitas berbasis agama tidak akan melekat di Anies Baswedan karena semua paslon memiliki latar belakang agama yang sama. Kesimpulan dari peristiwa tersebut memberikan pemahaman lebih dalam terhadap peran politik identitas dalam konteks pemilu dan dampaknya terhadap hasil akhir suatu kontestasi politik. 

Berita Terkait
Baca Juga: